SAMARINDA - Pencetakan kader SDM yang unggul dan tangguh harus menjadi skala prioritas untuk menyambut Ibukota Nusantara (IKN) agar putra daerah tidak menjadi penonton di rumah sendiri.
Demikian disampaikan Ketua PC PMII/ Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Usamah Ahmad Syahid, di Samarinda, Jumat (8/7/2022).
Baca juga:
FMN : Samarinda Siapkan Diri Songsong IKN
|
" Pencetakan kader SDM yang unggul dan tangguh harus menjadi skala prioritas untuk menyambut ibukota negara (IKN) agar jangan sampai putra daerah menjadi penonton di rumah sendiri karena nanti akan banyak orang-orang dari berbagai suku, agama, ras akan hadir di Kaltim dan jumlahnya jutaan orang, " ungkap mahasiswa UIN Sultan Aji Muhammad Idris ini.
Aktifis mahasiswa ini juga menambahkan bahwa PMII dan pemuda yang ada di Kaltim mendukung pembangunan IKN agar segera terealisasi sesuai dengan target.
Baca juga:
Ketua KPADK Angkat Bicara Soal IKN
|
"Pembangunan IKN Nusantara akan meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat Kaltim secara berkelanjutan. Oleh karena itu ritme perekonomian harus dibangun dari sekarang secara bertahap, misalnya sosialisasi tentang konsep pembangunan ekonomi secara merata di Kaltim, " tambahnya.
Tentang penyediaan infrastruktur serta pengadaan barang dan jasa proyek IKN Nusantara, lanjutnya, maka harus memprioritaskan produk dalam negeri dan usaha kecil menengah/ UKM di Kalimantan. Sementara itu, tenaga kerja lokal Kaltim itu dapat menjadi lokomotif dalam pembangunan IKN, sepanjang tenaga kerja lokal ini difasilitasi dengan baik. Oleh karena itu, SDM harus disiapkan karena kalau pemerintah hanya membuat IKN hadir, tetapi tidak memberikan ruang untuk pelatihan yang memadai untuk peningkatan kualitas SDM, maka kekhawatiran SDM lokal menjadi penonton, menjadi kenyataan.
"Kalau ini yang terjadi, maka potensi konflik di IKN akan besar padahal selama ini salah satu alasan pemilihan IKN di PPU karena rendahnya konflik. Dampak positif pembangunan IKN Nusantara sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar berupa pertumbuhan ekonomi dan perbaikan infrastruktur. Adanya IKN, jarak tempuh semakin singkat dan produksi pertanian masyarakat dapat sampai ke pasar dengan cepat. Melihat perbaikan kondisi ini, hal wajar jika masyarakat Sepaku sangat marah jika ada warganya yang kurang setuju dengan IKN. Saat ini di masyarakat masih ada kekhawatiran pembangunan IKN tidak terealisasi secara tuntas, apalagi setelah tahun 2024, " tutupnya mengakhiri.( MR )